Kalkulator Pesangon & Kompensasi PHK (PP 35/2021)

Fitur Inovasi 2 • Ketenagakerjaan

Inovasi 2 • Kalkulator Simulasi Hak Normatif

Kalkulator Pesangon & Kompensasi PHK (PP 35/2021)

Hitung estimasi hak normatif Anda secara presisi dan deterministik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (Uang Pesangon, UPMK, Penggantian Hak Cuti, dan Kompensasi PKWT).

Regulasi Sah:PP No. 35/2021 jo. UU No. 6/2023

1. Status Hubungan Kerja

Berhak atas Uang Pesangon (UP), UPMK, dan Penggantian Hak (Pasal 40 PP 35/2021).

2. Upah Bulanan (Pokok + Tunjangan Tetap)Pasal 40 ayat 5

3. Durasi Masa Kerja

Tahun

Bulan Tambahan

Total Masa Kerja Dihitung:0 Tahun 0 Bulan (0 Bulan)

4. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

5. Hak Tambahan & Tunggakan (Opsional)

Sisa Cuti Tahunan (Hari)

Tunggakan Gaji (Bulan)

Estimasi Total Hak Normatif MinimalPasal 40 PP 35/2021

Masukkan Upah & Masa Kerja Anda

Silakan isi nominal upah bulanan dan durasi masa kerja pada formulir di sebelah kiri untuk melihat rincian perhitungan hak pesangon Anda sesuai PP 35/2021.

Rincian Komponen Hak Normatif

Menunggu Input

Isi parameter upah dan masa kerja di sebelah kiri untuk melihat rincian dasar hukum dan formula perhitungan.

Pedoman Hukum Penting:

Komponen upah yang dijadikan dasar perhitungan adalah Upah Pokok dan Tunjangan Tetap (Pasal 40 ayat 5 PP 35/2021).
Hasil simulasi ini merupakan hak normatif minimal undang-undang. Apabila Peraturan Perusahaan (PP) atau PKB mengatur nilai yang lebih tinggi, maka ketentuan yang lebih menguntungkan pekerja yang berlaku.

Memuat Kalkulator Simulasi Pesangon...

Memahami Hak Normatif Ketenagakerjaan di Indonesia

Banyak pekerja tidak menyadari bahwa besaran pesangon dan kompensasi bukan ditentukan sepihak oleh perusahaan, melainkan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dengan sanksi pidana dan perdata.

Kompensasi PKWT Wajib Dibayar

Berdasarkan Pasal 15 PP No. 35 Tahun 2021, setiap pekerja kontrak (PKWT) yang telah bekerja minimal 1 bulan terus-menerus berhak atas uang kompensasi saat kontrak berakhir atau diperpanjang.

Dasar Upah yang Sah

Sesuai Pasal 40 ayat (5) PP No. 35/2021, dasar perhitungan pesangon adalah Upah Pokok dan Tunjangan Tetap. Tunjangan makan/transportasi yang tidak tergantung kehadiran termasuk tunjangan tetap.

Langkah Musyawarah Bipartit

Jika perusahaan menawarkan pesangon di bawah ketentuan PP 35/2021, gunakan hasil simulasi ini sebagai lampiran resmi dalam Surat Permohonan Perundingan Bipartit di HAKKU.